Lahat, BKO – Warga Desa Ulak Pandan beserta 4 ( empat ) cakades desa ulak pandan Kecamatan Merapi Barat, kabupaten Lahat, gelar aksi unjuk rasa dihalaman Pemkab Lahat, senin pagi (13/12/21).
Ratusan Warga desa dan ke-Empat Calon kades desa ulak Pandan meminta kepada aparat penegak hukum serta pihak – pihak terkait lainny untuk mengusut serta membongkar siapa aktor intelektual atau dalang sehingga pilkades desa Ulak Pandan tanggal 9 Desember lalu gagal selain itu adanya dugaan penyelewengan dana desa pada eriode 2014 – 2020 dengan nilai kerugian mencapai Rp 2.7 milyar.
Selaku koordinator aksi demo Suria Dinata, Hasairin, Pirsol Hendi dan Jhoni Walker, meminta Pemda Lahat dan pihak terkait lainnya untuk sesegera mungkin melakukan pengusutan terhadap penggagalan Pilkades Ulak Pandan.
“ Dengan ini Kami warga desa ulak pandan menyampaikan sikap dan meminta kepada pihak berwajib dalam hal ini kepolisian untuk mencari, mengusut tuntas dan tangkap dalang pelaku intimidasi kepada warga masyarakat desa ulak pandan sehingga 76 persen warga tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilkades desa Ulak Pandan,” Ungkap Jhoni Walker ber api api.
Jhoni Walker serta cakades lainnya secara gamblang juga mempertanyakan tentang kinerja Inspektorat Lahat dalam mengusut adanya dugaan penyelewengan dana bantuan dari CSR pada 2014 sampai dengan tahun 2019 silam, kemudian menurut joni walker mereka yang terdiri dari para calon kepala desa beserta tokoh masyarakat ulak Pandan selanjutnya akan membuat laporan resmi kepolres lahat terkait soal pemilihan kepala desa karena diduga telah terjadi tindakan melanggar hukum yaitu adanya indikasi intimidasi terhadap warga pemilih calon kepala desa supaya tidak datang ke bilik suara.
Massa Aksi demo yang membentangkan berbagai macam spanduk dengan pelbagai tulisan permintaan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Polres lahat untuk mencari dalang dari intimidas terhadapi warga desa ulak pandan.
Ketika diadakan pertemuan dengan asisten III, Kepala Inspektorat Bpmdes, perwakilan polres diruangan Cahaya 1 (satu) Joni Walker kemvalu mengatakan, soal kasus dana CSR telah di laporkan ke Inspektorat Lahat tetapi sampai saat ini tidak ada hasilnya secara terang benderang.
“ kami sebagai perwakilan dari warga desa, Kami menginginkan kepastian dari Inspektorat kabupaten Lahat terhadap audit dana CSR ke desa kami ulak pandan, serta proses hukum selanjutnya,” ujar joni walker yang di amini calon kepla desa serta tokoh masyarakat lainnya.***(Tirta.KA)
