BKO – Front Pemuda Lahat (FPL) Aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Lahat Kembali terjadi, Massa dari FPL turunkan 100 orang anggotanya sebagai peserta aksi demo yang menyoal kongkalikong tender Proyek.
Mencuat dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang dan jasa di daerah tersebut menjadi sorotan pendemo.
Tuntutan massa aksi demo, adalah terkait proses tender yang saat ini sedang berlangsung dapat berjalan transparan, efisien dan akuntabel.
Hendro Juniarto Koordinator Aksi FPL Dalam orasinya mengungkapkan. Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang telah dilakukan, di dapat adanya indikasi pengaturan tender.
Menurut Hendro pihaknya menduga bahwa terjadi persekongkolan antara pihak dinas dan peserta tender tertentu, hingga menyebabkan evaluasi tender tidak berjalan secara adil.
“Hal itu tidak bisa dibiarkan, tentunya kami khawatir akan muncul praktik kolusi yang lebih besar. Indikasi yang ada akan laporkan ke komisi pengawas persaingan usaha,” tegasnya, Jumat (18/10).
Setelah menyampaikan aksinya, kemudian perwakilan dari FPL diterima Pemkab Lahat yang diwakili oleh Asisten II M Ikhsan Fadli SE MM dan Plh Kabag ULP (Unit Layanan Pengadaan) Setda Lahat Fiji Hadroni S.Ip. Serta dikawal oleh Kabag Ops Polres Lahat Kompol Idham Azis dan Pol PP Pemkab Lahat.
Dalam penyampaiannya Asisten II M Ikhsan Fadli SE MM menerima masukan dari teman-teman peserta aksi. Apalagi hal ini jadi pelajaran dan membantu Pemkab Lahat dalam mengawasi kegiatan yang ada.
“Bukan hanya untuk saat ini tapi juga untuk ke depannya agar proyek tender bisa berjalan dengan transparan, efisien dan akuntabel,” ungkap Ikhsan.
Tentunya masyarakat Lahat berharap aksi ini dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan, agar pembangunan yang dilakukan benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Demonstrasi berlangsung damai, dengan para peserta menyampaikan aspirasinya melalui spanduk dan poster dan audiensi dengan Pemkab Lahat.
FPL menyatakan sikapnya akan terus komitmen untuk mengawasi dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lahat, khususnya di bagian ULP yang merupakan tempat BASAH.***(Tirta.K.A)
